Minahasa Selatan, Senin 6 April 2026 — Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, bersama Wakil Bupati, Theodorus Kawatu, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara dan bertempat di Kantor Bupati Minahasa Selatan.
Entry meeting tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan audit lapangan secara mendalam yang akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas penyerahan resmi LKPD oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada BPK RI beberapa waktu lalu.
Dalam sambutannya, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI atas bimbingan serta dukungan yang terus berkelanjutan. Sinergi yang terjalin dinilai berkontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih sebanyak sembilan kali berturut-turut, termasuk atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
Bupati Franky Donny Wongkar dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen penuh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk bersikap kooperatif dan terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami siap mendukung sepenuhnya proses pemeriksaan ini dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan akurat. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.
Ia juga menambahkan, “Capaian opini WTP yang telah diraih bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan.”
Sementara itu, Wakil Bupati Theodorus Kawatu turut menegaskan pentingnya kerja sama lintas perangkat daerah dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
“Seluruh perangkat daerah harus proaktif, responsif, dan bersinergi dalam memenuhi setiap kebutuhan data dan klarifikasi dari tim pemeriksa. Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah kita berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan,” ungkap Wakil Bupati.
Ia juga menekankan bahwa hasil pemeriksaan nantinya harus menjadi bahan evaluasi bersama. “Apa pun hasilnya, akan menjadi dasar bagi kita untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, yakni Anindyarsa Dwiangga (Ketua Tim), Linda Anggraeni Prasetyawati, Mitra A. Kaligis, Mutiarafah, Said Alhaddad, serta Restu Hadi Nugroho.
Turut hadir pula para Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
