Minahasa Selatan – Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, S.IP, melakukan inspeksi mendadak (sidak) distribusi LPG 3 kilogram di wilayah Tareran, tepatnya di Desa Lansot Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh Asisten II Franky Tangkere, SE dan Asisten III Dr. Arthur Tumipa, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Camat Tareran Hizkia Kondoj, S.Sos, bersama Sekretaris Kecamatan dan staf, serta Hukum Tua Desa Lansot Timur Viktor Sumakul, S.Pd beserta seluruh perangkat desa. Turut hadir pula tuan rumah Bernard J. Pangemanan.
Sidak ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran di tengah kelangkaan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Theodorus Kawatu menegaskan bahwa LPG 3 kg merupakan subsidi dari pemerintah pusat yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan menggunakan LPG bersubsidi tersebut.
“Gas 3 kilogram ini hanya untuk masyarakat miskin. ASN wajib menggunakan LPG non-subsidi ukuran 5 kilogram,” tegas Kawatu.
Ia juga mengingatkan agar distribusi LPG 3 kg tidak disalahgunakan, khususnya dengan menjual ke luar wilayah atau bahkan ke kabupaten lain. Hal tersebut dinilai melanggar aturan dan merugikan masyarakat setempat yang berhak menerima subsidi.
“Penyaluran harus tepat di wilayah ini. Jangan dijual keluar daerah karena itu sudah menyalahi aturan,” tambahnya.
Sementara itu, Hukum Tua Desa Lansot Timur Viktor Sumakul menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah melalui kunjungan langsung tersebut.
“Kami berterima kasih atas kunjungan ini. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat, khususnya terkait kelangkaan LPG 3 kg yang sempat dirasakan warga,” ungkap Sumakul.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan distribusi bahan kebutuhan pokok, termasuk LPG bersubsidi, guna memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
